Sahinuddin Soroti Empat Isu Krusial Pemilu: Money Politik, SARA, Hoaks, dan Netralitas ASN

Kendari - Ketua Bawaslu Kota Kendari, Sahinuddin, S.H., M.H., menyoroti empat isu besar dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu money politik, isu SARA, hoaks, dan netralitas ASN. Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Bidang Politik Tingkat Kota Kendari Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Samaturu Kantor Walikota Kendari, Rabu (23/9/2026).

Rakor yang mengusung tema “Sinergitas Lembaga, Partisipasi Masyarakat dan Kematangan Politik untuk Mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan” ini dihadiri sekitar 200 peserta. Peserta terdiri dari kepala OPD, camat, lurah, perwakilan partai politik, KPU Kota Kendari, Bawaslu Kota Kendari, serta mahasiswa FISIP Universitas Halu Oleo.

Dalam paparannya, Sahinuddin menegaskan bahwa keempat isu tersebut merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi dan integritas proses elektoral di Kota Kendari. Ia mengingatkan bahwa praktik money politik, penyebaran hoaks, eksploitasi isu SARA, serta pelanggaran netralitas ASN dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

“Demokrasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih, tetapi juga oleh seberapa jujur, adil, dan bermartabat proses pemilihannya,” ujar Sahinuddin dalam pernyataannya di hadapan peserta rakor.

Ketua Bawaslu Kota Kendari ini juga memaparkan pentingnya sinergitas antara penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilu. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan partai politik menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pemilu yang bersih dan berintegritas.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sinergitas antarlembaga adalah syarat mutlak agar pengawasan pemilu efektif. Dari hulu ke hilir, semua harus bergerak bersama,” tegas Sahinuddin.

Selain itu, Sahinuddin juga menekankan peran penting partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemuda, untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran dan terlibat dalam program pengawasan partisipatif.

“Masyarakat adalah mata dan telinga kami. Tanpa partisipasi aktif dari warga, pengawasan pemilu akan lumpuh. Karena itu, saya mengajak semua untuk bersama-sama menjaga proses demokrasi di Kota Kendari,” pungkasnya.